Nusatime.com, SEMARANG — Ruang teater Radjawali Semarang Cultural Center menjadi tempat bertukar gagasan mengenai masa depan demokrasi Indonesia, Sabtu (14/11/2026). Akademisi hingga tokoh politik menyoroti sistem pemilu pascareformasi, termasuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Forum yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tersebut mengangkat tema Optimalisasi Sistem Politik Nasional melalui Pembaruan UU Pemilu demi Mewujudkan Keadilan Substantif. Acara itu juga menjadi salah satu rangkaian Pekan Progresif 2026.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, yang menjadi salah satu pemateri dalam forum tersebut, mengatakan revisi UU Pemilu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem demokrasi Indonesia setelah hampir tiga dekade pascareformasi. Pelaksanaan pemilu yang telah digelar sebanyak enam kali perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Sudah seharusnya kita mengevaluasi untuk mendapatkan sistem baru yang lebih sempurna. Sekarang ini kami memiliki sekitar 20 putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan di UU Pemilu tersebut,” ucap Doli kepada awak media, Sabtu.
Doli lantas menyebut setidaknya ada sembilan isu yang menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu. Beberapa di antaranya mengenai sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) atau ambang batas parlemen (parliamentary threshold), besaran daerah pemilihan, metode konversi suara menjadi kursi, hingga keserentakan pemilu.
“Putusan MK 135 itu ada pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Tapi menurut pandangan saya, tiga jenis pemilu ini harus dilaksanakan dalam waktu berbeda,” ungkap Doli.
Pemilu Bersih dan Bersih Money Politics
Selain itu, pembahasan revisi UU Pemilu juga mencakup upaya menciptakan pemilu yang bersih dari praktik politik uang. Penggunaan teknologi digital dalam tahapan pemilu, seperti penghitungan suara elektronik (e-counting), rekapitulasi elektronik (e-rekap), dan pemungutan suara elektronik (e-voting), juga menjadi salah satu pembahasan yang sedang dikembangkan untuk Pemilu 2029.
Dari sisi kelembagaan, politikus Partai Golkar tersebut menilai penyelenggara pemilu harus memiliki integritas, independensi, serta kemampuan dalam menjalankan tugas kepemiluan. Evaluasi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diperlukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu mendatang.
“Kita juga sudah bentuk panja, sekarang ini panja ini tugasnya melakukan penyusunan draft naskah akademik dan draft revisi UU Pemilu. Kami targetkan selesai di Desember tahun ini, mudah-mudahan di awal Januari sudah mulai dibahas,” ungkap Doli.
Revisi UU Pemilu juga akan menyoroti penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 hingga polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berkaitan dengan perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilu 2024. Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden pada November 2026.
“Kalau kita mau melakukan evaluasi atau mencari sistem terbaik ke depan. Itu harus dimulai dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pemilu, baik sebelumnya maupun yang terakhir tahun 2024. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui persis apa yang sebenarnya terjadi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator I Pekan Progresif 2026, Natanael Sampetondok Mantiri, menyebut kegiatan Pekan Progresif bukan sekadar ruang bertukar gagasan. Mahasiswa juga akan menyusun dokumen rekomendasi kebijakan atau policy brief yang nantinya disampaikan kepada Komisi II DPR RI melalui audiensi.
“Kami ingin membuat suatu policy brief atau poin rekomendasi yang nantinya akan kami upayakan untuk advokasi melalui audiensi Komisi II DPR RI,” tutur Natanael.
Dia berharap mahasiswa Fakultas Hukum Undip tidak hanya berhenti pada kritik terhadap berbagai persoalan demokrasi. Mahasiswa juga perlu memberikan tawaran solusi yang dapat dipertimbangkan para pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi.
“Mahasiswa hukum tidak boleh hanya mempermasalahkan sesuatu, tetapi juga harus bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut,” pungkasnya.
Leave a Reply