Nusatime.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menyatakan kuota haji Indonesia untuk 2027 masih mengacu pada kuota tahun berjalan, yakni sebanyak 221.000 jemaah.
Meski hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kuota resmi haji 2027, pemerintah Indonesia telah menerima dokumen timeline penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi dasar persiapan pelaksanaan haji tahun depan.
“Kuota tidak tertulis resmi jelas angkanya tapi di dalam dokumen yang kami terima tanggal 13 Zulhijah semua negara diharapkan menggunakan data yang sudah berjalan. Artinya kita menggunakan data 221.000 ini sebagai acuannya,” ujar Gus Irfan di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Senin (8/6/2026).
Menurut Gus Irfan, dokumen timeline tersebut memuat berbagai tahapan dan tenggat waktu yang harus dipenuhi negara pengirim jemaah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Kuota tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji, mulai dari layanan jemaah hingga dukungan tenaga kesehatan.
Arab Saudi Atur Rasio Dokter dan Perawat
Dalam dokumen yang diterima Kementerian Haji dan Umrah, Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan rasio tenaga kesehatan sebanyak 1,5 dokter dan 1,7 perawat untuk setiap 1.000 jemaah haji.
Dengan asumsi kuota Indonesia tetap berada di angka 221.000 jemaah, kebutuhan tenaga kesehatan diperkirakan mencapai sekitar 300 dokter dan hampir 400 perawat.
“Karena itu 2027 kita harus bekerja keras untuk memenuhi itu,” ujar Menhaj Irfan dilansir dari Antara.
Selain itu, Arab Saudi juga menetapkan seluruh proses kontrak layanan haji harus dilakukan melalui platform Nusuk dan pembayaran menggunakan sistem dompet digital (e-wallet).
Menurut Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuk guna mempermudah seluruh proses pelayanan jemaah haji.
“Ini semakin ke sini Pemerintah Arab Saudi semakin memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Nusuk, sehingga akan lebih memudahkan bagi semua jemaah,” kata Menhaj.
Leave a Reply