Metode co-design yang melibatkan kaum muda adalah pilihan logis yang harus diterapkan di Kota Solo demi mewujudkan ruang publik berbasis model tata kelola partisipatif yang autentik dan inklusif.
Co-design atau collaborative design, desain kolaboratif, dalam perancangan ruang publik adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama warga lokal, masyarakat umum, pemerintah, perancang/arsitek, serta komunitas secara setara sejak tahap awal hingga pengoperasian ruang publik.
Metode ini yang paling logis untuk menyelesaikan ambiguitas aturan penggunaan ruang publik yang berdampak aktivitas nontransaksional sering dicurigai atau dibatasi. Co-design juga cocok untuk mengatasi masalah iklim dan peralatan, yaitu cuaca terik ekstrem, minimnya pohon peneduh, serta keterbatasan alat teknis seperti proyektor, tata suara, dan pencahayaan.
Relasi kuasa asimetris dalam pengelolaan ruang publik di Kota Solo akan terpecahkan dengan pendekatan co-design. Relasi kuasa asimetris itu adalah terjadinya gesekan dengan pengelola atau petugas keamanan ruang, benturan intergenerasi, serta hegemoni institusi akademis/art space formal yang terkadang membuat komunitas independen merasa terpinggirkan.
Tim riset Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret yang dipimpin Andi Setiawan, alumnus program doktoral dalam bidang desain di Lancaster University, Inggris, dalam setahun terakhir menjalankan riset dengan tema Menuju Demokratisasi Perencanaan Ruang Publik: Eksplorasi Metode Co-Design untuk Pelibatan Pemuda di Surakarta.
Beberapa waktu lalu saya hadir dalam diseminasi hasil pre-liminary riset itu di Rumah Banjarsari, Kota Solo. Riset itu bermula dari proses perencanaan ruang publik di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Solo, sebagian besar masih menggunakan pendekatan top-down.
Pendekatan ini berpotensi mengesampingkan suara kaum muda sebagai pengguna aktif ruang kota sehingga malah menghasilkan ruang-ruang publik yang tidak relevan, tidak ramah, bahkan tidak dimanfaatkan secara optimal. Riset ini mengeksplorasi dan menerapkan metode co-design atau perancangan partisipatif yang kontekstual bagi kaum muda usia 18 tahun hingga 40 tahun di Kota Solo untuk berandil merancang ruang publik kreatif.
Riset tersebut tidak bertujuan menghasilkan ide rancangan fisik ruang publik, tetapi untuk merumuskan kerangka kerja metodologis dan model tata kelola partisipasi kaum muda yang autentik dan inklusif dalam merancang dan mengelola ruang publik di Kota Solo.
Pada Juli 2026 diselenggarakan workshop co-design yang melibatkan 10 komunitas kreatif anak muda di Kota Solo. Workshop diikuti 21 anak muda sebagai wakil komunitas. Hasil workshop mengindikasikan banyak masalah yang muncul saat ruang publik kreatif hadir tanpa melibatkan mereka.
Workshop juga merekomendasikan kerangka kerja pelibatan kaum muda dalam perancangan ruang publik kreatif. Riset ini menggunakan paradigma interpretatif-kritis berbasis pendekatan participatory design.
Kolaborasi Setara
Riset ini diarahkan untuk mendorong partisipasi warga dari sekadar formalitas menuju kontrol warga dan kolaborasi yang setara dalam perancangan dan pengelolaan ruang publik di Kota Solo. Workshop pada Juli 2026 dengan menggunakan metode partisipatif memunculkan pemetaan masalah dan kebutuhan spasial.
Warga Kota Solo, terutama kaum muda, membutuhkan ruang publik yang gratis/terjangkau, mudah diakses tanpa kendala biaya, serta fleksibel dari segi waktu. Bila memungkinkan buka 24 jam selama tujuh hari dalam sepekan.
Ketergantungan pada kedai kopi, menurut kaum muda, membebani finansial. Workshop itu juga memunculkan fakta prosedur perizinan penggunaan ruang publik saat ini terlampau rumit dan birokratis, bahkan untuk sekadar kegiatan sederhana seperti diskusi, membaca buku, pentas teater, atau pemutaran film.
Sejauh ini ketersediaan ruang pameran seni (galeri/whitespace), ruang pemutaran film yang standar, studio eksperimen, serta panggung pertunjukan musik/gigs independen yang memadai masih sangat terbatas di Kota Solo. Kota Solo membutuhkan platform interaksi sosial, seperti direktori pekerja kreatif dan jaringan komunitas, guna memfasilitasi kerja kolektif dan pertukaran pengetahuan lintas disiplin.
Trotoar yang teduh, inklusif, dan aman dari kendaraan bermotor, jalur sepeda yang tertata, serta hamparan ruang terbuka hijau kaya pepohonan rindang penting untuk merespons cuaca terik Kota Solo. Kaum muda di Kota Solo menginginkan ruang yang tidak eksklusif, dapat dijangkau dan diakses warga awam, anak kampung kota, dan seniman pemula tanpa batas sosial atau intimidasi.
Fasilitas dasar kerja kreatif digital-fisik mencakup jaringan Wi-Fi kencang, pasokan listrik/colokan, tempat duduk yang nyaman, serta penerangan memadai menjadi kebutuhan utama kaum muda di ruang publik di Kota Solo. Dalam beberapa waktu terakhir banyak komunitas anak muda di Kota Solo secara mandiri memanfaatkan ruang kota beserta hambatan yang ditemui.
Mereka muncul dalam gerakan literasi (Solo Book Party), pengarsipan sejarah dan musik (Sraddha Institute, Leluasa), seni pertunjukan kerakyatan dan teater (Rumah Banjarsari), sinema independen, aksi subkultur (sinema warga, skateboarding, street art), serta kegiatan belajar alternatif.
Tipologi lokasi yang mereka gunakan adalah ruang terbuka hijau (Taman Banjarsari, kompleks Stadion Manahan, Taman Balekambang), kawasan heritage/edukasi (Museum Radya Pustaka, Lokananta, kawasan kampung kota), creative hub/komersial (Hetero Space, kedai kopi), serta ruang informal (trotoar, lorong pasar, gang kampung).
Empat Pilar
Dalam workshop dengan pola partisipatif itu mengemuka empat pilar yang harus menjadi perhatian pemangku kepentingan Kota Solo demi mewujudkan ruang publik yang sesuai kebutuhan warga Kota Solo, sebagaimana aspirasi kaum muda itu.
Pilar pertama adalah dimensi keruangan taktis. Fokusnya adalah modularitas fisik, ketersediaan fasilitas dasar, serta adaptasi aset eksisting. Implementasi taktisnya adalah reapropriasi bangunan cagar budaya dan optimalisasi trotoar lebar dengan ukuran lebih dari atau sama dengan empat meter.
Implementasi lainnya adalah desain furnitur publik modular dan fleksibel sesuai agenda harian. Pilar kedua adalah dimensi tata kelola dan advokasi. Fokusnya pada transisi dari model perancangan dan pengelolaan ruang publik top-down menjadi advocated co-design.
Implementasi taktis berupa pelibatan aktor pendamping/intermediary (lembaga bantuan hukum, akademikus, desainer) dan pembagian peran yang jelas antara user (kaum muda), desainer, dan eksekutor (pemerintah).
Pilar ketiga adalah dimensi ruang aman dan ekspresi. Fokusnya pada jaminan keamanan sosial, kesetaraan akses, dan ruang bebas untuk berekspresi. Implementasi taktis berupa ruang aman tanpa intimidasi birokrasi dan area terbuka untuk olah rasa, membaca, berdiskusi, dan berolahraga.
Pilar keempat berupa dimensi ekonomi komunitas. Fokusnya pada keberlanjutan finansial tanpa mengorbankan sifat inklusif ruang. Implementasi taktis berupa integrasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan tarif ramah pemuda dan skema pendanaan kolaboratif (komunitas-swasta-pemerintah).
Dalam diskusi di Rumah Banjarsari itu saya tekankan hasil riset ini seharusnya diberdayakan menjadi masukan sekaligus basis data bagi Pemerintah Kota Solo. Butuh peran intermediary untuk menjadikan hasil riset ini basis perumusan kebijakan penataan ruang publik Kota Solo.
Ichwan Prasetyo
Jurnalis Daerah Media Group

Leave a Reply