PKK Dilibatkan Awasi MBG, Gubernur Jateng Usulkan Solo Jadi Role Model

PKK Dilibatkan Awasi MBG, Gubernur Jateng Usulkan Solo Jadi Role Model
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden yang digelar Kemendagri dan Komisi II DPR RI di Kota Solo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), di Hotel Lorin Karanganyar, Jumat (5/6/2026). (Daerah/Kurniawan)

Nusatime.com, SOLO — Inisiatif Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Solo untuk aktif dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi.

Tidak kaleng-kaleng, apresiasi itu disampaikan Gubernur saat menjadi narasumber acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden gelaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Lorin Karanganyar, Jumat (5/6/2026).

Ada juga narasumber Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima; Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dan Guru Besar Fakultas Hukum UNS Solo, Waluyo. Sedangkan sebanyak 239 peserta dari enam pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Komisi II DPR, dan akademi UNS.

Awalnya Luthfi menjelaskan pentingnya peran daerah dalam mengawal pelaksanaan MBG sebagai salah satu program direktif atau prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kita provinsi sudah membuat Satgas, kabupaten, kota juga sudah punya Satgas. bupati pengendali, gubernur pengendali, dia harus melakukan review terkait dengan MBG di wilayah masing-masing,” ujar dia.

Diperlukan sebuah kajian dari Satgas MBG terkait pelaksanaan program itu. Jangan sampai narasi yang muncul sebatas suara yang tidak berdasarkan kajian empiris dan fakta di lapangan.

“Harus membuat evaluasi pelaksanaan tugas. Jadi kebijakan ini harus tertangani. Jangan sampai Sekda dan pejabat wilayah hanya ting ceblung menganalisis. Bikin kajian di masing-masing kabupaten kota untuk dijadikan model,” ungkap dia.

Luthfi mengatakan menu MBG di suatu daerah tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Dalam penentuan menu MBG menurut dia diperlukan peran TP PKK di masing-masing daerah.

“Menu makanan di Gunung Kidul dengan Semarang beda. Caranya lakukan evaluasi, makanya PKK-nya diikutkan untuk ngicipi, misalnya. Tapi jangan di-gebyah uyah, nanti Gubernur menyuruh supaya PKK mencicipi. Ini misalnya loh ya,” terang dia.

Luthfi lantas mencari sosok Wali Kota Solo, Respati Ardi, yang tidak hadir dalam acara itu. Dia ingin Respati bercerita terkait dilibatkannya TP PKK dalam mengawasi MBG di Solo.

“Wali Kota Solo diundang kok tidak datang ini, [dia] biar bisa cerita. Jadi di Solo itu paling bagus, ibu PKK-nya muter dia, kalau tidak salah. Nanti Pak Aria Bima Dapil-nya sini bisa mengecek, atau mencicipi,” tutur dia.

Menurut Luthfi pendekatan yang dilakukan Solo bisa dijadikan contoh bagi daerah lain. Pendekatan yang melibatkan kearifan lokal dari kelompok atau organisasi ibu-ibu.

“Ini barangkali bisa dijadikan role model daerah lain, sehingga melibatkan kearifan lokal yang pendekatannya adalah ibu-ibu. Jangan bapak-bapaknya, awake dewe kan wong warungan, makan sekarepe dewe. Ibu-ibu tahu menu [yang baik] untuk anak-anak,” urai dia.

Leave a Reply