Nusatime.com, MAGETAN — Melimpahnya produksi telur ayam ras di Kabupaten Magetan yang tidak sebanding dengan serapan pasar memicu desakan agar pemerintah daerah mulai mengontrol populasi ayam petelur. Usai harga telur anjlok dan memicu aksi protes peternak, kini kalangan peternak meminta Pemkab Magetan memiliki data riil terkait populasi ternak dan kebutuhan pasar agar over produksi tidak terus berulang.
Persoalan tersebut disampaikan para peternak dalam rapat gabungan bersama Bupati Magetan, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), dan perwakilan peternak telur di ruang jamuan Pendapa Surya Graha, Senin (11/5/2026).
Perwakilan peternak telur Magetan, Surohman, menilai langkah penyerapan produksi yang kini ditempuh pemerintah belum menyentuh akar persoalan, yakni over suplai (ketersediaan berlebih) akibat tidak adanya data produksi yang akurat. Meski Pemkab telah menyiapkan langkah darurat dengan meminta SPPG menyerap telur peternak tiga kali sepekan hingga mengintruksikan ASN membeli telur.
Menurut Surahman, Pemkab Magetan mulai menjalankan intervensi pasar untuk menahan anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak. Namun, ia dan para peternak lainnya menilai langkah penyerapan produksi yang kini ditempuh pemerintah belum menyentuh akar persoalan, yakni over suplai akibat tidak adanya data produksi yang akurat.
“Penyerapan memang membantu sementara, tapi akar masalahnya ada pada over suplai. Selama data peternak dan produksi tidak jelas, kondisi seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada data valid terkait jumlah peternak, populasi ayam petelur, hingga kapasitas produksi telur di Magetan maupun daerah lain. Akibatnya, produksi terus bertambah tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar dan berujung kelebihan populasi.
“Harus ada kontrol populasi dan pemetaan kebutuhan pasar. Kalau tidak, peternak akan terus jadi korban saat produksi melimpah,” jelasnya.
Lebih jauh, dalam rapat tersebut para peternak juga menyoroti tingginya biaya produksi akibat harga bahan baku pakan yang masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat peternak semakin tertekan ketika harga telur jatuh di bawah biaya produksi.
“Kalau harga pakan tinggi sementara harga telur anjlok, peternak jelas merugi. Ini bukan hanya soal penyerapan, tapi tata niaga dan pengendalian produksi juga harus dibenahi,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, mengakui harga telur di tingkat peternak saat ini jauh di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP). Dari seharusnya Rp26.500 per kilogram, harga telur kini hanya berkisar Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram.
Sebagai langkah darurat, Pemkab Magetan mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli telur langsung dari peternak. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar telur menjadi menu rutin dalam program pemenuhan gizi.
“SPPG di Magetan sudah sepakat menggunakan telur minimal tiga kali dalam seminggu untuk membantu menyerap produksi peternak,” tuturnya.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Magetan, Dyah Putri Kustia Dewi, mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi distribusi pemasok telur agar peternak lokal mendapat porsi penyerapan lebih besar.
Saat ini, sebagian kebutuhan telur SPPG masih dipasok dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Verifikasi ulang terhadap pemasok disebut sedang dilakukan agar distribusi lebih merata.
“Kami diminta meningkatkan penggunaan telur hingga tiga kali seminggu sampai harga kembali stabil,” kata dia.
Leave a Reply